JEPARA (Suara Merdeka)- Diduga ada dana purnabakti bagi anggota DPRD Jepara periode 1999-2004 yang muncul secara terselubung. Sebab dalam pos anggaran tidak disebutkan secara jelas mengenai anggaran tersebut. Namun melihat kejanggalan beberapa pos tertentu, diduga kuat ada dana dari APBD untuk pesangon Dewan.
Karena itu, Forum Lintas Pelaku (FLP) Kabupaten Jepara mendesak DPRD bersikap terbuka. Jika memunculkan dana tersebut, harus berani mengakui.
"Berdasarkan kajian kami terhadap APBD Jepara Tahun 2004, disinyalir ada pos-pos tertentu Dewan yang dipandang mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. Maka peluang terjadinya penyelewengan perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) FLP Muhammad Rubhan ST dan Bagian Litbang Alamsyah SS MHum, kemarin.
FLP menyinyalir, ada ambivalensi dalam kebijakan Dewan berkaitan dengan ada atau tidaknya dana purnabakti yang perlu dibuktikan.
Hal itu didasarkan pada ketidakrasionalan pos-pos tertentu yang menimbulkan kecurigaan.
"Sangat tidak logis dana cukup besar dimunculkan dalam APBD saat mereka menjelang purnabakti. Apalagi sekarang ini sebagian besar anggota Dewan sibuk berkampanye, sehingga tidak secara efektif dapat mengemban tugas-tugas legislatif."
Warga Jepara diingatkan agar terketuk hati, dan dapat menilai apakah sikap anggota Dewan yang menghamburkan anggaran layak dipilih kembali atau tidak.
Dia mengatakan, pada pelaksanaan Pemilu 2004 ini diharapkan dapat menghasilkan anggota legislatif yang reformis.
Dengan demikian dapat membawa perubahan sistem yang lebih baik dan berpihak pada rakyat.
Warga juga dimintai ikut memantau perilaku dan gaya kehidupan anggota Dewan.
Kepada BPKP dan KP2KKN Jawa Tengah, juga diminta ikut turun mengawasi dan melakukan penilaian apakah kekayaan anggota Dewan saat ini rasional dibandingkan dengan kekayaan mereka saat awal menjabat.
Agar aspirasi diperhatikan, FLP mengirimkan surat desakan kepada Ketua DPRD dengan tembusan yang dikirim kepada Bupati, BPKP, KP2KKN Jateng, dan ormas.
Tak ada
Ketua DPRD Kabupaten Jepara H Masykuri Rosyid dengan tegas membantah munculnya dana purnabakti.
"Tidak ada dana purnabakti, baik terbuka maupun terselubung. Boleh dicek semua anggaran yang ada. Memang semua untuk kegiatan Dewan, dan sebagian sudah terlaksana. Misal kunjungan kerja ke luar daerah dan lain-lain," ujar Masykuri.
Dia menuturkan, anggota Dewan yang berakhir masa tugas akan mendapatkan uang asuransi purnabakti yang dibayarkan dari potongan gaji setiap bulan Rp 90.000 lebih.
Tentang permintaan dari FLP untuk berdialog, Masykuri mengakui saat ini belum bisa.
Pasalnya, sebagian besar anggota DPRD terlibat dalam kegiatan pemilu legislatif.
"Kami siap berdialog, setelah pelaksanan pencoblosan," kata Masykuri Rosyid, yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Jepara. (kar-85s)
